Proyek Lanjutan Renovasi Gedung Kantor LPMP, Berbau KKN

Meski proses lelang masih bermasalah karena meuai sanggahan bahkan telah dinyatakan akan dilakukan evaluasi yang kemungkinannya ke re-tender (lelang ulang), tetapi PT Yang Andalan Utama (YAU) telah dengan berani dan sengaja melaksanakan proyek hingga progres 10% sebelum SPBJ di terbitkan. Sesuai data e proc, SPBJ PT. YAU  sebagai pemenang tender proyek lanjutan gedung kantor LPMP Jatim di terbitkan tanggal 25 Juli 2012, namun kondisi di lapangan telah dikerjakan sejak awal bulan Juni 2012 dengan nilai proyek Rp 5.182.384.000,- (5,1 miliar).

SURABAYA (SPnews.com)-
Di era reformasi ternyata masih saja ada yng berani main main dengan penggunaan dana yang bersumber dari APBN. Bagimana tidak, PT YAU yang telah dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran 5,1 miliar dan berbuntut sanggahan dari PT. Royan Jaya KSO (RJ) karena nilai penawarannya lebih rendah yakni Rp 4.592.997.000,- (4,5 miliar) dengan selisih sekitar 600 jutaan, ternyata masih saja dengan percaya diri berani memulai pekerjaaan sebelum SPBJ di terbitkan.

Sanggahan banding tgl 25 Mei 2012 dari PT RJ telah mendapatkan jawaban sanggahan banding dari pihak LPMP Jatim tgl 17 Juli 2012 yang menyatakan bahwa proses lelang gagal dan selanjutnya akan segera dilakukan evaluasi ulang.

Ironisnya, sebagai pemenang sekaligus pelaksana proyek sebelumnya PT YAU tetap diijinkan oleh LPMP Jatim untuk melaksanakan proyek hingga mencapai progres tidak kurang dari 10 % meski proses lelangnya masih di pemaslahkan oleh PT RJ. Fatalnya lagi, ternyata PT YAU berhasil mendapatkan SPBJ dari LPMP Jatim sebagai penyelenggara proyek pada tgl 25 Juli 2012 meski proses lelang telah dinyatakan gagal, dan belum dilakukan evaluasi apalagi lelang ulang (re-tender).

Belakangan beredar kabar bahwa, meski proses lelangnya masih menyimpan masalah namun PT YAU juga telah berhasil mencairkan tagihan termijn pertama (DP). Artinya, LPMP Jatim dan PT YAU telah dengan berani dan sengaja menabrak aturan di Perpres 54 th 2010 pasal 83 tentang dokumen pengadaan lelang, Dukumen Pengdaan lanjutan renovasi gedung kantor menjadi lantai 3 LPMP Jatim APBN tahun anggaran 2012 dan UU no 31 th 1999 tentang tindak pidanan korupsi.

Untuk diketahui bahwa, hasil pemerikasaan BPK di LPMP Jatim periode 2004-2005 banyak ditemukan selisih penggunaan anggaran APBN yang harus di kembalikan ke nagara, sehingga LPMP banyak mendapatkan catatan miring dari BPK, sementara pihak LPMP tidak menjawab saat di konfirmasi media ini. (q cox)

Share Oleh :


0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)